Beli Tanah Kepada Bukan Pemilik Sah, Apa Dilindungi Hukum?

Baca Juga

Para Kades Di Lamongan Dapat Penyuluhan Hukum

Dengan Melakukan jual beli melalui PPAT Pembeli telah menerapkanprinsip kehati-hatian. Sebab Menurut Pasal 39 jo Pasal 45 PP No. 24/1997, dalam proses jual beli tanah, PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan (KKP) harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Untuk tanah yang telah terdaftar harus disampaikan sertipikat asli hak dengan nama yang sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan; 
   2. kecakapan/kewenangan (para) pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait;
   3. dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan;
   4. obyek tersebut bebas sengketa; dan
   5. tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.

4. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya.

Ketika pembeli melakukan jual beli melalui PPAT, PPAT berkewajiban memastikan kepemilikan sertipikat tanah milik Penjual  dengan melakukan pemeriksaan (cheking) di dalam daftar buku tanah di Badan Pertanahan Nasional. Apabila hasil pemeriksaan Penjual bukan orang yang berhak, maka proses jual beli tidak dapat dilanjutkan, dan sebaliknya apabila penjual adalah orang yang berhak maka proses jual beli dapat dilanjutkan. Output dari pemeriksaan oleh PPAT adalah keterangan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan, yang dilekatkan pada sertipikat menyatakan bahwa “telah diperiksa dan sesuai dengan data dikantor Pertanahan”.

5. Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau jaminan/hak tanggungan.

   Editor : Trisna Eka Adhitya