Reformasi Polri Perlu Pahami Realitas Sosial dan Tantangan Nasional

Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, GPII menilai gagasan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Selama ini, Polri yang berada langsung di bawah Presiden saja masih kerap dituding mengalami intervensi. Jika ditempatkan di bawah kementerian, menurutnya, potensi intervensi politik justru akan semakin besar.

“Wacana ini terkesan janggal dan perlu dikaji sangat serius. Jangan sampai reformasi justru melemahkan institusi dan membuka ruang intervensi yang lebih luas,” tegasnya.

Baca Juga

BEM SI Sebut Reposisi Polri Perlu Kajian Mendalam Konstitusional Serius

GPII juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan besar bangsa, seperti korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, dan kejahatan terorganisir, tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Persoalan tersebut bersifat sistemik dan harus ditangani secara bersama oleh seluruh institusi negara.

Ia menilai, belakangan agenda reformasi Polri cenderung ditarik ke arah kepentingan politik tertentu dan bahkan berpotensi digunakan untuk melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena itu, reformasi yang tidak adil dan tidak proporsional justru berisiko memperburuk keadaan.

“Jika reformasi dimaknai sebagai perbaikan, maka seluruh institusi negara juga harus siap dievaluasi, bukan hanya Polri,” katanya.

Baca Juga

Berlaku Mulai Hari Ini, Polri Terapkan KUHAP Dan KUHP Baru

GPII menegaskan, reformasi Polri seharusnya dilakukan secara menyeluruh, rasional, konstitusional, dan berorientasi pada perbaikan. Bukan dengan menjadikan kepolisian sebagai satu-satunya sasaran kritik, apalagi musuh bersama.

“Jika yang didorong adalah transformasi ke arah yang lebih baik, kami tentu mendukung. Tapi jika reformasi justru berpotensi menciptakan kekacauan baru, sejak awal kami menolaknya,” pungkasnya.

Editor : Trisna Eka Adhitya