BEM SI Sebut Reposisi Polri Perlu Kajian Mendalam Konstitusional Serius

JAKARTA, iNewsMojokerto.id – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, menekankan bahwa wacana reposisi institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu dikaji secara hati-hati, mendalam, dan konstitusional agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola ketatanegaraan.

Hal tersebut disampaikan Muzammil dalam talkshow bertajuk “Reformasi Polri dan Supremasi Sipil” yang digelar DPP KNPI pimpinan Putri Khairunnisa di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan sejumlah catatan hasil kajian BEM SI terkait agenda reformasi kepolisian, dengan salah satu fokus utama pada posisi kelembagaan Polri dalam sistem pemerintahan.

Menurut Muzammil, munculnya wacana agar Polri berada di bawah kementerian tertentu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan besarnya konsentrasi kekuasaan pada satu institusi. Saat ini, Polri berada langsung di bawah Presiden, sementara institusi pertahanan seperti TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.

“Wacana reposisi ini penting untuk dibicarakan sebagai bagian dari reformasi kepolisian, namun tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa,” ujar Muzammil dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu (25/01/2026).

Ia menegaskan, pembahasan mengenai penempatan Polri di bawah kementerian harus mempertimbangkan secara serius aspek konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muzammil mengingatkan bahwa perubahan struktur kelembagaan Polri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut desain besar sistem ketatanegaraan dan prinsip supremasi sipil.

Editor : Trisna Eka Adhitya