Reformasi Polri Perlu Pahami Realitas Sosial dan Tantangan Nasional

JAKARTA, iNewsMojokerto.id – Perwakilan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menegaskan bahwa agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak boleh dibangun dengan narasi yang menempatkan polisi sebagai musuh aktivis maupun musuh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan perwakilan GPII, Natsir Al-Walid, dalam Talkshow “Reformasi Polri dan Supremasi Sipil” yang digelar DPP KNPI di bawah kepemimpinan Putri Khairunnisa’ di Jakarta.

Baca Juga

Polri di Bawah Presiden Dinilai Sudah Tepat dan Konstitusional

Menurut perwakilan GPII, narasi yang memosisikan kepolisian sebagai lawan masyarakat harus disikapi secara hati-hati dan proporsional. Ia menilai, konteks Indonesia berbeda dengan negara-negara maju karena memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih tinggi.

“Indonesia adalah negara yang masih bertumbuh. Kita tidak bisa begitu saja meniru model negara lain tanpa memahami realitas sosial dan tantangan nasional kita sendiri,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/01/2026).

GPII juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan bahwa tugas kepolisian seharusnya tidak terlalu jauh hingga mengurusi persoalan pangan. Namun demikian, menurutnya, negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan pendekatan terbaik sesuai dengan kondisi objektif masyarakat.

Baca Juga

KMHDI Sebut Reformasi Polri Harus Libatkan Pemuda Mahasiswa Aktivis

Dalam konteks reformasi Polri, GPII mempertanyakan fokus utama dari agenda tersebut. Ia menilai, persoalan mendasar bukan terletak pada institusinya, melainkan pada praktik-praktik menyimpang yang mungkin terjadi di dalam tubuh kepolisian.

Editor : Trisna Eka Adhitya