Aktivis Hingga Wakil Rakyat Desak Usut Kasus Penyelewengan Dana BLUD di Mojokerto

Baca Juga

DPRD Jombang Terima Tunjangan Hingga Rp37 Juta Per Bulan, PKL: Rakyat Sengsara!

Aktivis Antikorupsi di Mojokerto, Supriyo mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengembangkan kasus ini. Ia meminta, tokoh intelektual atau dalang dari kasus yang menyeret Yuki bisa digamblangkan, sebab ada dugaan keterlibatan oknum pejabat pemkab.

"Pengembangan kasus harus dilakukan oleh APH , terutama tokoh intelektualnya, aku punya insting ada pihak terkait (dinas) yang terlibat atau menikmati hasil korupsi," katanya.

Dorongan pengusutan kasus dugaan korupsi yang juga diungkapkan oleh Moedjito, pengamat publik di Bumi Majapahit. Ia menduga kuat ada inisiator yang bermain. Dia berpandangan, kasus korupsi seperti ini diduga kuat dilakukan secara sistematis dengan menggandeng berbagai pihak.

Baca Juga

Imbas Aturan Royalti, Pengusaha Kafe di Mojokerto Merasa Terbebani dan Akan Wadul Wakil Rakyat

"Idealnya begitu, semua tak lepas dari adanya inisiatif (inisiator) yang tak berdiri sendiri krn menyangkut layanan publik terkait hajat hidup masyarakat wabil khusus Mojokerto. Yang kumaksud adalah untuk bisa mengetahui bahwa kasus itu dilakukan sistemik ato individual, sehingga kedepannya bisa dilakukan mitigasi resiko layanan," urai Moedjito.

Sorotan lain juga muncul dari sosok tokoh muda di Mojokerto, Mochtar Efendi. Ia meminta APH untuk terus mengembangkan. Dirinya menilai kejaksaan akan sukses ketika mereka bisa membongkar semua dan mengembalikan kerugian uang negara. "Harapan saya ya benar memang harus dikembangkan," tutupnya.

Editor : Arif Ardliyanto