KMHDI Sebut Reformasi Polri Harus Libatkan Pemuda Mahasiswa Aktivis

Ia menilai, jika supremasi sipil ingin diperkuat, maka Polri juga harus diperkuat secara bersamaan, terutama dari aspek independensi, kualitas sumber daya manusia, dan transparansi. Penegakan hukum, kata dia, harus dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Nyoman juga menyoroti pentingnya diskursus terbuka mengenai posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan, apakah berada langsung di bawah Presiden atau di bawah pemerintah. Namun yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan Polri terbebas dari intervensi politik, terutama mengingat pemerintah merupakan hasil dari proses dan koalisi politik.

“Independensi Polri menjadi syarat utama dalam menegakkan supremasi sipil. Ini tantangan serius yang harus dijawab dalam agenda reformasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam praktik di lapangan, Polri kerap berhadapan langsung dengan masyarakat karena berada di garis depan dalam berbagai konflik sosial, seperti demonstrasi dan konflik agraria. Kondisi tersebut membuat Polri sering menjadi ‘wajah’ negara, meski akar persoalan kerap berasal dari kebijakan lembaga lain.

Karena itu, menurut perwakilan KMHDI itu, reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga profesionalisme dan memulihkan kepercayaan publik. Evaluasi terhadap tindakan represif dalam pengamanan aksi dan pelayanan publik harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Nyoman menekankan, reformasi Polri tidak boleh dilakukan secara elitis. Keterlibatan pemuda dan aktivis mahasiswa dalam tim serta proses reformasi dinilai masih sangat minim.

Editor : Trisna Eka Adhitya