KMHDI Sebut Reformasi Polri Harus Libatkan Pemuda Mahasiswa Aktivis

JAKARTA, iNewsMojokerto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa gagasan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu mencuat dalam pembahasan Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Yusril menyebut, sebagian pihak mengusulkan agar Polri dinaungi oleh kementerian khusus, sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah Kementerian Pertahanan.

“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh Undang-undang,” kata Yusril dalam siaran persnya, Rabu (21/1/2026).

Menanggapi hal itu, Perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Nyoman Sungidana, menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu segera dilakukan, namun proses tersebut harus melibatkan pemuda, organisasi kepemudaan, serta aktivis mahasiswa secara aktif dan bermakna. Pernyataan itu disampaikan Nyoman Sungidana dalam Talkshow “Reformasi Polri dan Supremasi Sipil” yang digelar DPP KNPI di bawah kepemimpinan Putri Khairunnisa’ di Jakarta

Menurut Nyoman, forum dialog antara pemuda, mahasiswa, dan pemangku kepentingan seperti yang difasilitasi DPP KNPI merupakan ruang penting untuk menyampaikan gagasan serta kritik secara konstruktif. Ia berharap, ide-ide yang lahir dari diskusi mahasiswa dapat diteruskan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perbaikan institusi kepolisian ke depan.

“Ketika kita berbicara tentang supremasi sipil, salah satu infrastruktur utamanya adalah Polri. Supremasi sipil dan Polri tidak bisa dipisahkan,” ujar Nyaman lewat keterangannya Minggu (25/01/2026).

Ia menilai, jika supremasi sipil ingin diperkuat, maka Polri juga harus diperkuat secara bersamaan, terutama dari aspek independensi, kualitas sumber daya manusia, dan transparansi. Penegakan hukum, kata dia, harus dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Nyoman juga menyoroti pentingnya diskursus terbuka mengenai posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan, apakah berada langsung di bawah Presiden atau di bawah pemerintah. Namun yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan Polri terbebas dari intervensi politik, terutama mengingat pemerintah merupakan hasil dari proses dan koalisi politik.

“Independensi Polri menjadi syarat utama dalam menegakkan supremasi sipil. Ini tantangan serius yang harus dijawab dalam agenda reformasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam praktik di lapangan, Polri kerap berhadapan langsung dengan masyarakat karena berada di garis depan dalam berbagai konflik sosial, seperti demonstrasi dan konflik agraria. Kondisi tersebut membuat Polri sering menjadi ‘wajah’ negara, meski akar persoalan kerap berasal dari kebijakan lembaga lain.

Karena itu, menurut perwakilan KMHDI itu, reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga profesionalisme dan memulihkan kepercayaan publik. Evaluasi terhadap tindakan represif dalam pengamanan aksi dan pelayanan publik harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Nyoman menekankan, reformasi Polri tidak boleh dilakukan secara elitis. Keterlibatan pemuda dan aktivis mahasiswa dalam tim serta proses reformasi dinilai masih sangat minim.

“Rekomendasi kami jelas, pemuda dan mahasiswa harus lebih dilibatkan, baik dalam penyusunan gagasan, kajian, maupun rekomendasi kebijakan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal Polri agar konsep Polri Presisi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar terwujud hingga ke level pelayanan masyarakat paling bawah.

Editor : Trisna Eka Adhitya