SURABAYA, iNewsMojokerto.id – DPRD Kota Surabaya menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan asusila yang menimpa anak asuh di sebuah panti asuhan di Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah dari Fraksi PAN, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap panti asuhan yang tidak memiliki izin resmi, sehingga rawan terjadi pelanggaran hak anak.
Ia mengungkapkan bahwa panti asuhan tersebut diduga sudah bermasalah sejak 15 tahun lalu. Saat itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur sempat melakukan advokasi agar tempat ini mengurus izin operasionalnya, namun hingga kini izin tersebut tidak kunjung ada.
"Karena tidak berizin, Dinas Sosial tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Sayangnya, tindak lanjut dari advokasi 15 tahun lalu pun tidak berjalan efektif. Akibatnya, panti ini terus beroperasi hingga akhirnya terungkap kasus pencabulan ini," jelasnya.
DPRD Surabaya berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama bagi panti-panti asuhan lainnya, baik yang dikelola oleh organisasi keagamaan maupun yayasan sosial. Zuhrotul menekankan pentingnya legalitas operasional agar lembaga pengasuhan anak dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah.
"Kita juga sangat mengharapkan peran serta masyarakat. Membentuk karakter dan pendidikan anak memerlukan sinergi antara keluarga, lingkungan masyarakat, dan lembaga pendidikan. Jika tiga komponen ini berjalan baik, kita bisa mewujudkan generasi emas pada 2045," tambahnya.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
