Adapun tuntutan ketiga berkaitan dengan persoalan KPRI. FRMJ menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal koperasi dan tidak semestinya dibebankan kepada pemerintah daerah maupun Bupati Jombang. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan pengelolaan koperasi atau aset, persoalan tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum.
"Ini urusan intern. Silakan dilakukan laporan ke polisi. Polisi yang berhak mencari aset-asetnya pengurus koperasi," katanya.
Tuntutan keempat adalah berkaitan Jombang Fest 2026. Agenda tahunan Pemkab Jombang itu dinilai kurang melibatkan pekerja seni lokal. Karena itu, massa aksi meminta para pelaku kesenian jaranan dan PKL diberikan kegiatan dalam agenda Jombang Fest 2026 yang biasanya digelar setiap akhir tahun.
Fattah menegaskan bahwa massa tidak akan meninggalkan lokasi sebelum tuntutan mereka ditindaklanjuti. "Kita bertahan sampai terselesaikan empat tuntutan. Kalau belum terselesaikan, satu bulan kita siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab," katanya.
Selama bertahan di depan Kantor Pemkab Jombang, massa FRMJ mengandalkan dukungan swadaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyebut, sejumlah pihak turut membantu dengan mengirimkan uang maupun kebutuhan konsumsi, mulai dari mi instan, air mineral, gula hingga kopi.
"Konsumsi ini dari teman-teman sendiri. Ada yang mengirim uang, mengirim mi, malam ini mengirim Aqua, ada yang mengirim gula dan kopi. Kita juga ada kompor-kompor," katanya.
Dengan persiapan tersebut, massa menyatakan siap tetap berada di lokasi apabila penyelesaian tuntutan membutuhkan waktu hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan.
FRMJ juga menyiapkan kemungkinan mengerahkan massa lebih besar apabila aksi tersebut belum mendapatkan penyelesaian. "Kita akan demo besar-besaran, tidak main-main, semua akan kita kerahkan," tegasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
