JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Pengusaha Kontraktor Nasional (Perkonas) Jombang menekankan pentingnya langkah awal berupa inventarisasi perusahaan konstruksi atau pemetaan potensi kontraktor di Jombang oleh pemerintah daerah. Inventarisasi ini sangat krusial untuk memetakan spesialisasi dan kualifikasi masing-masing penyedia jasa.
Selain itu, mekanisme sistem pekerjaan non-tender atau Penunjukan Langsung (PL) juga harus mengedepankan aspek transparansi dan berbasis rekam jejak kompetensi, bukan didasarkan pada faktor kedekatan personal (nepotisme).
"Pemerintah perlu melakukan audit atau inventarisasi potensi agar kita tahu siapa yang ahli di bidang apa. Dengan begitu, dalam sistem PL, yang dikedepankan adalah profesionalitas. Ini penting untuk menghindari kecurigaan antarpihak dan memastikan iklim pembangunan di Jombang tetap kondusif," kata Ketua DPC Perkonas Jombang Muhammad Masrur, Rabu (13/5/2026).
Raperda Jasa Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Regulasi itu diproyeksikan menjadi payung hukum fundamental untuk mengatur tata kelola, standarisasi, serta pemberdayaan aktor industri konstruksi di Kota Santri.
Masrur menyebut, Perkonas mengapresiasi inisiasi Raperda tersebut agar mampu menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
