JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Massa dari FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang hingga kini bertahan mendirikan tenda dan bermalam di depan Kantor Pemkab Jombang lantaran tuntutan mereka tidak digubris oleh pemerintah setempat.
Pantauan iNews, aksi yang mulai dilakukan pada Senin (14/9/2026) lalu hanya ada lima tenda, kini bertambah menjadi 11 tenda. Selama bermalam di depan kantor pemkag, massa tidak ditemui oleh pejabat setempat.
Mereka pun mengancam akan meninggalkan lokasi selama satu bulan jika tuntutan yang disampaikan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian. Terdapat empat tuntutan dari FRMJ.
Tuntutan pertama berkaitan keberadaan PT Jian You di wilayah Gambiran, Kecamatan Mojoagung. FRMJ meminta persoalan akses jalan menuju lokasi perusahaan segera diselesaikan. FRMJ meminta aktivitas perusahaan dihentikan apabila persoalan akses jalan tersebut belum memiliki kejelasan.
"Yang kita tuntut adalah urusan dengan PT Jian You yang harus ditutup karena akses jalan tidak ada," kata Koordinator FRMJ, Joko Fatah Rochim, kepada iNews.id, Rabu (16/9/2026).
Fattah juga mempertanyakan proses perizinan perusahaan, termasuk dokumen perizinan dapat diterbitkan apabila akses jalan menuju lokasi masih menjadi persoalan. Dirinya menilai hal tersebut perlu ditelusuri oleh instansi yang berwenang. Ia juga mempertanyakan status jalan yang digunakan sebagai akses menuju kawasan perusahaan.
Tuntutan kedua menyangkut keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sentra wisata dan sekitar alun-alun. Menurutnya, sebelumnya terdapat janji penataan dan penertiban PKL di kawasan tersebut. Namun, realisasi yang dijanjikan belum sesuai harapan.
Ia menyebut para PKL telah membayar retribusi dan memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri sehingga meminta kepastian penataan kawasan. "Di situ kita sudah membayar retribusi dan listrik mandiri. Tapi hanya menjanjikan terus," ujarnya.
Adapun tuntutan ketiga berkaitan dengan persoalan KPRI. FRMJ menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal koperasi dan tidak semestinya dibebankan kepada pemerintah daerah maupun Bupati Jombang. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan pengelolaan koperasi atau aset, persoalan tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum.
"Ini urusan intern. Silakan dilakukan laporan ke polisi. Polisi yang berhak mencari aset-asetnya pengurus koperasi," katanya.
Tuntutan keempat adalah berkaitan Jombang Fest 2026. Agenda tahunan Pemkab Jombang itu dinilai kurang melibatkan pekerja seni lokal. Karena itu, massa aksi meminta para pelaku kesenian jaranan dan PKL diberikan kegiatan dalam agenda Jombang Fest 2026 yang biasanya digelar setiap akhir tahun.
Fattah menegaskan bahwa massa tidak akan meninggalkan lokasi sebelum tuntutan mereka ditindaklanjuti. "Kita bertahan sampai terselesaikan empat tuntutan. Kalau belum terselesaikan, satu bulan kita siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab," katanya.
Selama bertahan di depan Kantor Pemkab Jombang, massa FRMJ mengandalkan dukungan swadaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyebut, sejumlah pihak turut membantu dengan mengirimkan uang maupun kebutuhan konsumsi, mulai dari mi instan, air mineral, gula hingga kopi.
"Konsumsi ini dari teman-teman sendiri. Ada yang mengirim uang, mengirim mi, malam ini mengirim Aqua, ada yang mengirim gula dan kopi. Kita juga ada kompor-kompor," katanya.
Dengan persiapan tersebut, massa menyatakan siap tetap berada di lokasi apabila penyelesaian tuntutan membutuhkan waktu hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan.
FRMJ juga menyiapkan kemungkinan mengerahkan massa lebih besar apabila aksi tersebut belum mendapatkan penyelesaian. "Kita akan demo besar-besaran, tidak main-main, semua akan kita kerahkan," tegasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
