MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Capaian IKD (Identitas Kependudukan Digital) Kota Mojokerto sampai saat masih 44,2 persen atau 49.368 KK (Kepala Keluarga). Untuk menunjang pergerakan di lapangan, Pemkot Mojokerto telah menerjunkan 1.395 kader dan 102 operator yang dikoordinasikan menggunakan aplikasi Darmojo.
Selain itu, sosialisasi juga akan digencarkan melalui pemasangan baliho informasi di berbagai titik strategis agar imbauan segera aktivasi IKD ini sampai ke seluruh warga.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam rapat evaluasi IKD dan Digitalisasi Perlinsos di Pendopo Sabha Mandala Madya, Senin (2/11/2026) menginstruksikan para kader dan operator untuk menerapkan strategi komunikasi yang proaktif kepada masyarakat.
Langkah itu khusus untuk mendorong percepatan aktivasi IKD) dan pendaftaran digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Mojokerto agar tuntas seratus persen sesuai target.
"Saya minta semua kader dan operator menggunakan strategi komunikasi ini, yaitu dengan menyampaikan kepada warga jika tidak segera aktivasi IKD dan mendaftar perlinsos, nanti akan kehilangan haknya mendapatkabn bantuan, dan baru bisa mendaftar lagi untuk tahun 2028," tegas dia memberikan arahan.
Ita menyadari bahwa sebagian warga masih mengabaikan pentingnya aktivasi IKD yang digunakan untuk mendaftar Perlinsos ini, karena menganggap urusan kependudukan digital ini tidak mendesak. Oleh karena itu, para kader yang melakukan jemput bola di lapangan dibekali cara komunikasi yang efektif untuk menyadarkan warga agar tidak menunda-nunda proses aktivasi.
"Kita kan sebenarnya tidak kepingin hak warga hilang. Kasihan, mereka warga prasejahtera kalau sampai bantuannya tidak bisa diterima lagi. Maka dari harus diberi pemahaman pentingnya aktivasi IKD ini," ujarnya.
Sinergi kuat antara strategi komunikasi petugas dan kesadaran masyarakat, Pemkot Mojokerto optimis target aktivasi IKD dan Perlinsos dapat segera tercapai.
Langkah ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di era digital guna proses pembangunan daerah dan penyaluran program kesejahteraan diharapkan dapat berjalan lancar tanpa meninggalkan satu pun warga yang berhak.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
