JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Ratusan pedagang di sentra wisata kuliner Jombang, bulat menolak rencana penerapan sewa lapak per meter yang akan diberlakukan pada 2026. Selain memberatkan para pedagang kecil, juga dinilai tidak mencerminkan upaya pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL).
Hal itu terungkap dalam pertemuan bersama yang digelar di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Selasa (23/12/2025). Sebanyak 300 pedagang kuliner hadir di pertemuan itu, membubuhkan tanda tangan, menguatkan penolakan mereka terhadap kebijakan dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) setempat.
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang, Joko Fattah Rochim menilai bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pembinaan PKL.
“Sebenarnya, kami tidak bermasalah dengan PAD. Masalahnya pembinaan tidak pernah dilakukan. Ibarat Disperindag beli sapi lalu ditaruh di hutan dan dibiarkan mencari makan sendiri,” katanya
Jika skema sewa diterapkan secara tahunan, maka para pedagang pun akan kesulitan mengumpulkan uang. Fattah menyebut bahwa kondisi ekonomi pedagang tidak memungkinkan untuk membayar sewa per meter per tahun, terlebih jika biaya listrik juga harus ditanggung sendiri.
“Dari mana kami mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, kami semua ini menolak rencana lapak dibuat sewa. Kami ini butuh pembinaan untuk kemajuan, bukan sekedar mengejar PAD,” tegas Fattah sembari mengatakan dirinya telah menemui Bupati Jombang terkait penolakan kebijakan itu.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
