JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Pedagang kaki lima (PKL) terus menyoroti tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari Rp37 juta lebih per bulan. Menurut mereka, tunjangan itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
"Masyarakat kita masih banyak yang susah, masih banyak yang sulit mencari pekerjaan. Masyarakat di Jombang juga butuh pembangunan yang memadai. DPRD selaku perwakilan Rakyat harusnya lebih peka dengan kondisi Masyarakat saat ini, bukan malah bersenang-senang diatas penderitaan Rakyat," kata Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang, Joko Fattah Rochim.
Fattah mewakili ratusan PKL mendesak, Agar Pemerintah Jombang segera melakukan evaluasi atas besaran Tunjangan yang ada di DPRD Jombang demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.
"Tunjangan yang jumlahnya fantastis itu harus dicabut dan dievaluasi, jangan membuat rakyat sengsara, ini benar-benar menyakiti hati kami," tambahnya.
Isu tunjangan rumah anggota DPR kini tengah menjadi kontroversi. Anggota DPR RI periode 2024-2028 dapat tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Masyarakat pun melancarkan kritik keras mengingat wakil rakyat dinilai sudah berlimpah gaji, tunjangan, dan fasilitas.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
