"Ngapain sampai ada nama direktur RSUD, dan sejumlah pegawai dikasih tanda orang bupati sebelumnya, dilingkari, dan akan diganti oleh orang bupati sekarang," tandas Reza.
Bagi dia, Bupati Jombang Warsubi sudah faham hal itu, namun perlu diingatkan agar tidak timbul persoalan kemudian hari pascamutasi. Seharusnya, selain berpegang pada aturan, Bupati Jombang juga harus mendengarkan adanya masukan dari tokoh masyarakat, pengamat, praktisi hukum, akademisi hingga ulama.
"Kita sebagai pengamat dan praktisi hukum memang sudah menjadi sebuah keharusan mengkritik namun juga memberikan langkah solutif, kami dukung kalau sesuai aturan, namun kita ingatkan jika tidak berdasar pada aturan," kata Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid Jombang itu.
Reza mengemukakan bahwa rumah sakit pelat merah di Jombang itu dalam beberapa tahun terakhir sudah berbenah dan cukup baik. Mulai dari pelayanan hingga menorehkan berbagai prestasi. Ia pun menyayangkan sebuah managemen yang baik kembali diobrak-abrik oleh oknum atau kelompok yang diduga berkempetingan politis.
Seharusnya, kata dia, adanya mutasi jabatan itu dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang butuh evaluasi bahkan jabatan kosong yang harus diisi. "Intinya harus berdasar pada jobfit, berbasis kompetensi, bukan menggiring opini seakan berbau politis," tandasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
