"Meritokrasi dalam pendidikan bukan hanya soal efisiensi administratif, tetapi juga tentang memberikan teladan yang benar kepada generasi muda tentang bagaimana pencapaian seharusnya diraih melalui kerja keras, kompetensi, dan kepatuhan pada prosedur yang berlaku," bebernya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan yang tanpa mengabaikan kompleksitas situasi yang mungkin melatarbelakangi keputusan tersebut.
Pertama, para kepala sekolah yang belum melalui tahapan lengkap hendaknya segera menjalani tes substansi dan diklat yang diamanatkan regulasi. Ini bukan hanya untuk memenuhi formalitas, tetapi untuk menunjukkan komitmen terhadap professionalisme.
Kedua, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi dan promosi kepala sekolah untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan merit system benar-benar diterapkan.
Ketiga, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan tidak terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
