"Saat ini, capaian kepesertaan sudah mencapai 98 persem, dan diupayakan selesai pada Agustus ini agar seluruh masyarakat Kabupaten Jombang dapat terlindungi oleh layanan JKN," ujarnya.
Selanjutnya, kata Narutomo, penanganan stunting di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam rentang tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan.
Pada tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 8,39 persen dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 6,29 persen. Pada bulan April 2024, prevalensi stunting bahkan tercatat rendah, yaitu sebesar 5,85 persen.
"Inj mencerminkan kinerja baik dari tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Jombang yang melakukan pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga pemberian bantuan makanan bergizi bagi anak usia sekolah," ucapnya.
Kabupaten Jombang juga tidak terlepas dari dampak inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang secara rutin memantau Indeks Harga Pangan (IHP) untuk mengendalikan laju inflasi. Pada minggu pertama Agustus, IHP Kabupaten Jombang tercatat -0,96 persen, menurun dari pada minggu keempat Juli sebesar 1,45 persen.
"Untuk menekan inflasi, Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Kebijakan jangka pendek mencakup stabilisasi harga bahan pangan pokok, terutama pada 20 komoditas utama seperti beras, cabai, minyak goreng, dan daging. Kebijakan jangka menengah dilakukan melalui gerakan pangan murah yang menjual bahan pangan berkualitas dengan harga lebih terjangkau.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
