MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto tahun 2024-2026, di kantor Pemkot Mojokerto. RPD ini disusun juga dengan menggandeng tenaga ahli dari Universitas Brawijaya, Malang, Andy Kurniawan SAP, MAP.
Dalam forum yang digelar di ruang Sabha Mandala Madya ini, pemkot menjaring aspirasi dari sejumlah pimpinan perusahaan, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita, serta pelaku UMKM. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI nomor 52 tahun 2022, wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk segera menyusun RPD tahun 2024 – 2026.
Kemudian juga memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026.
"Atas dasar itulah hari ini kita bersilaturahmi melalui forum konsultasi publik ini, bagian dari amanah inmendagri 52 tersebut," ungkap Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin (30/1/2023).
Lebih lanjut sosok yang akrab disapa Ning Ita tersebut menjelaskan bahwa penyusunan RPD ini menjadi penting karena akan menjadi guidance (panduan) bagaimana pembangunan Kota Mojokerto selama tiga tahun kedepan.
"Ini akan menjadi panduan bagi seluruh OPD dalam bekerja tiga tahun kedepan setelah masa jabatan wali kota ini berakhir di tahun ini," lanjut dia.
Sebagai dasar penyusunan RPD tahun 2024-2026, adalah visi-misi dalam RPJMD Kota Mojokerto tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD tahap keempat, serta isu strategis aktual.
"Saya berharap seluruh stake holder yang hadir ini bisa memberikan sumbangsih saran dan masukan untuk menyempurnakan. Kita bersama-sama kuatkan sinergi dan kolaborasi untuk kebaikan Kota Mojokerto kedepan," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Mojokerto Agung Moeljono menambahkan bahwa di dalam penyusunan RPD 2024-2026 harus bisa menjaga kesinambungan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota, mengingat jelang pemilukada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
"Jadi ini harus ada kesinambungan karena belum ada wali kota definitif, maka wali kota yang sekarang yang diberi tugas menyusun ini, supaya pembangunan ke depan ketika tidak ada wali kota definitif masih tetap menjaga kesinambungan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi," lanjutnya.
Agung menjelaskan untuk masa transisi nanti yang menjadi perhatian Wali Kota Mojokerto, adalah penguatan ekonomi. "Karena tahun ini adalah penguatan ekonomi setelah dua tahun kena Covid. Sesuai arahan pak Jokowi juga," tegas Agung.
"RPJMD tahun 2023 kan habis bulan Desember. Kemudian langsung disambung dengan RPD ini arah penguatannya untuk ekonomi. Langsung tiga tahun ada kesinambungan RPJMD dan RPD ini ada kesinambungan," pungkasnya.
Sebagai informasi Pemkot Mojokerto telah menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 sebagai berikut,
Tahun 2024 "Menguatkan Ketahanan ekonomi kota melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta transformasi tata kelola pemerintahan". Tahun 2025 "Memantapkan pertumbuhan ekonomi melalui implentasi green economy dan penguatan kerjasama antar daerah".
Tahun 2026 " Penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis social capital".
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
