Makelar Tanah Hingga Perizinan Masih Jadi Kendala Investor Masuk Jombang, DPMPTSP Imbau Jalur Legal
Dalam acara itu, DPMPTSP memfokuskan pembahasan pada lima poin substansi guna menyerap masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan.
Kelima poin tersebut meliputi adaptasi pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam sistem perizinan terpadu beserta skema pendampingannya; evaluasi alur pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, dan transparansi informasi pembuatan tabel realisasi investasi; penjaringan aspirasi serta identifikasi kendala riil di lapangan guna mendongkrak pencapaian target investasi daerah; evaluasi efektivitas optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP); serta peningkatan kualitas kenyamanan fasilitas layanan bagi masyarakat umum maupun kebutuhan khusus Tenaga Kerja Asing (TKA) pada korporasi mitra.
Pelaksanaan forum ini turut dihadiri oleh sejumlah representasi dunia usaha terkemuka di Jombang, di antaranya PT Xui Long Outdoor, PT Mentari Internasional Indonesia, CV Wahana Sejahtera Foods, dan CV Ikan Dorang, serta unsur akademisi dari rektor perguruan tinggi dan. Kehadiran multi-stakeholder ini memperkaya dinamika diskusi, terutama dalam membedah hambatan investasi yang bersifat struktural maupun kultural.
Sebagai langkah konkret menghadapi tantangan birokrasi modern, Bayu turut memaparkan sejumlah kebijakan dan terobosan inovatif yang digulirkan DPMPTSP sepanjang tahun 2026.
Salah satu program unggulan yang mendapat apresiasi positif adalah layanan jemput bola yang menyasar langsung kawasan perdesaan dan kecamatan, termasuk penyelenggaraan MPP keliling yang dijadwalkan sebulan sekali.
Melalui terobosan ini, kata Bayu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diberikan kemudahan akses pendampingan legalitas tanpa harus mendatangi kantor pusat pelayanan.
Editor: Zainul Arifin