Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Pemkot Mojokerto Tawarkan Proyek Sports Center dan Pasar Tanjung Anyar, Bidik Investor
Advertisement . Scroll to see content

Makelar Tanah Hingga Perizinan Masih Jadi Kendala Investor Masuk Jombang, DPMPTSP Imbau Jalur Legal

Selasa, 17 November 2026 | 20:33 WIB
  • author Aries
Makelar Tanah Hingga Perizinan Masih Jadi Kendala Investor Masuk Jombang, DPMPTSP Imbau Jalur Legal
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang saat paparkan materi. Foto iNewsMojokerto/Aries

JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Bayang-bayang praktik percaloan melibatkan jaringan makelar tanah hingga oknum perantara perizinan masih menjadi batu sandungan iklim investasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 

Praktik kotor bawah tangan ini disinyalir kerap menciptakan ketidakpastian hukum dan lonjakan biaya operasional yang harus ditanggung para pelaku usaha, sehingga memicu keengganan investor untuk menanamkan modal maupun mendirikan pabrik atau perusahaan di  Kota Santri.

Fakta itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang di Aula Green Red Hotel, Selasa (17/11/2026). 

Forum diskusi yang mengusung tema "Menghadirkan Pelayanan Publik yang Prima: Responsif terhadap Regulasi, Dekat di Tengah Masyarakat" ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers dari berbagai media massa, hingga perwakilan perusahaan skala besar dan menengah hang ada di Jombang.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, dalam pemaparannya menegaskan bahwa forum konsultasi ini merupakan wujud  komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan evaluasi objektif secara transparan. 

Menurut Bayu, penyelenggara pelayanan publik wajib membuka ruang kritik seluas-luasnya guna memetakan aspek birokrasi mana saja yang memerlukan pembenahan mendasar, percepatan, maupun pemangkasan prosedur.

"Harapan kami nantinya kita bisa buktikan terkait pelayanan yang sudah kita lakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipotong, sehingga ke depannya bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat," ujar Bayu.

Editor: Zainul Arifin

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut