Makelar Tanah Hingga Perizinan Masih Jadi Kendala Investor Masuk Jombang, DPMPTSP Imbau Jalur Legal
JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Bayang-bayang praktik percaloan melibatkan jaringan makelar tanah hingga oknum perantara perizinan masih menjadi batu sandungan iklim investasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Praktik kotor bawah tangan ini disinyalir kerap menciptakan ketidakpastian hukum dan lonjakan biaya operasional yang harus ditanggung para pelaku usaha, sehingga memicu keengganan investor untuk menanamkan modal maupun mendirikan pabrik atau perusahaan di Kota Santri.
Fakta itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang di Aula Green Red Hotel, Selasa (17/11/2026).
Forum diskusi yang mengusung tema "Menghadirkan Pelayanan Publik yang Prima: Responsif terhadap Regulasi, Dekat di Tengah Masyarakat" ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers dari berbagai media massa, hingga perwakilan perusahaan skala besar dan menengah hang ada di Jombang.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, dalam pemaparannya menegaskan bahwa forum konsultasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan evaluasi objektif secara transparan.
Menurut Bayu, penyelenggara pelayanan publik wajib membuka ruang kritik seluas-luasnya guna memetakan aspek birokrasi mana saja yang memerlukan pembenahan mendasar, percepatan, maupun pemangkasan prosedur.
"Harapan kami nantinya kita bisa buktikan terkait pelayanan yang sudah kita lakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipotong, sehingga ke depannya bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat," ujar Bayu.
Dalam acara itu, DPMPTSP memfokuskan pembahasan pada lima poin substansi guna menyerap masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan.
Kelima poin tersebut meliputi adaptasi pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam sistem perizinan terpadu beserta skema pendampingannya; evaluasi alur pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, dan transparansi informasi pembuatan tabel realisasi investasi; penjaringan aspirasi serta identifikasi kendala riil di lapangan guna mendongkrak pencapaian target investasi daerah; evaluasi efektivitas optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP); serta peningkatan kualitas kenyamanan fasilitas layanan bagi masyarakat umum maupun kebutuhan khusus Tenaga Kerja Asing (TKA) pada korporasi mitra.
Pelaksanaan forum ini turut dihadiri oleh sejumlah representasi dunia usaha terkemuka di Jombang, di antaranya PT Xui Long Outdoor, PT Mentari Internasional Indonesia, CV Wahana Sejahtera Foods, dan CV Ikan Dorang, serta unsur akademisi dari rektor perguruan tinggi dan. Kehadiran multi-stakeholder ini memperkaya dinamika diskusi, terutama dalam membedah hambatan investasi yang bersifat struktural maupun kultural.
Sebagai langkah konkret menghadapi tantangan birokrasi modern, Bayu turut memaparkan sejumlah kebijakan dan terobosan inovatif yang digulirkan DPMPTSP sepanjang tahun 2026.
Salah satu program unggulan yang mendapat apresiasi positif adalah layanan jemput bola yang menyasar langsung kawasan perdesaan dan kecamatan, termasuk penyelenggaraan MPP keliling yang dijadwalkan sebulan sekali.
Melalui terobosan ini, kata Bayu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diberikan kemudahan akses pendampingan legalitas tanpa harus mendatangi kantor pusat pelayanan.
Selain itu, DPMPTSP juga memperluas cakupan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Jombang. Jika pada tahap awal kuota layanan masih sangat terbatas, kini kapasitas tersebut telah ditambah dan beroperasi secara rutin setiap hari Selasa dalam sepekan. Kebijakan ini dihadirkan guna memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat Jombang maupun kebutuhan korporasi yang selama ini harus mengurus dokumen keimigrasian hingga ke wilayah Mojokerto.
Kendati berbagai kemudahan administratif telah disediakan melalui sistem terintegrasi, dinamika sesi diskusi dan tanya jawab justru membuka lembaran persoalan serius yang selama ini sering menjadi momok para investor.
Sejumlah peserta diskusi membeber masih maraknya praktik percaloan tanah dan perizinan ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan investor baru.
Keberadaan para makelar ini kerap menyesatkan alur birokrasi resmi, menciptakan distorsi informasi tata ruang, dan pada akhirnya menjerumuskan investor pada pelanggaran regulasi agraria serta perizinan lingkungan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bayu mengeluarkan imbauan terbuka kepada seluruh calon investor maupun pelaku usaha yang hendak mengembangkan usahanya di Jombang.
Ia meminta agar setiap tahapan perizinan, mulai dari konsultasi awal, rekomendasi teknis, hingga petunjuk strategis pemilihan lahan, ditempuh melalui jalur legal di bawah pengawasan langsung instansi berwenang, guna menghindari jerat hukum dan eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) saja, agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tanpa melalui calo bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab," tandas Bayu.
Editor: Zainul Arifin