Pemkab Jombang Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai untuk Pemerintah Desa, Ini Alasannya

Sugiat mengimbau kepada Operator Desa, setelah peluncuran 4 transaksi nontunai, untuk semakin teliti, disiplin dan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan.

"Karena data keuangan yang telah dimasukkan dapat dipantau kapan saja dimana saja oleh APIP, BPKP dan Kemendagri," kata Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Barat ini.

Kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan membangun kerja sama pelaksana pengelolaan keuangan desa yang berintegritas dan berkapasitas dalam mengelola keuangan desa sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Sementara kepada para Camat yang telah mendapat pelimpahan kewenangan supervisi keuangan desa, Sugiat menekankan dan meminta mereka untuk dapat menggunakan Siskeudes Online itu secara maksimal yang ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang berbasis data.

"Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tindak lanjut transaksi non tunai ini, Camat dapat turut serta memonitor dan sebagai evaluator realisasi serapan fisik dan anggaran APBDesa dengan akses data yang terdapat di dalam Siskeudes," katanya.

Editor : Arif Ardliyanto