Ganjar Pranowo Silaturahmi dengan Masyayikh: membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara

REMBANG, iNewsMojokerto.id - Silaturahmi Masyayikh dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlangsung di Pondok Pesantren Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang pada Rabu (19/7). Kegiatan itu dihadiri ulama kharismatik se-Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan silaturahmi umara dengan Masyayikh itu untuk berdiskusi terkait banyak hal dan juga meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca Juga

Serap Aspirasi Masyayikh se-Indonesia, Ganjar Kaji Program Insentif Guru Keagamaan di Level Nasional

"Terima kasih ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," ujar Ganjar di Ponpes Al Anwar Rembang.

Ganjar melanjutkan, pertemuan dengan para ulama menjadi penting dan dibutuhkan untuk kepentingan bangsa. Pasalnya, di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di Tanah Air, menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umar harus terus ditingkatkan kepada seluruh masyarakat.

Sehingga Ganjar mengaku mendapatkan banyak usulan setelah silaturahmi dan berdiskusi dengan para ulama.

"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," kata Ganjar.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin, selaku putra dari KH Maimoen Zubair yang menjadi pendiri Ponpes Al Anwar menjelaskan perihal silaturahmi Masyayikh.

Dia mengatakan, silaturahmi Ganjar dengan Masyaikh untuk saling bertukar pikiran antara umara dengan ulama.

"Hari ini saya mendampingi Mas Ganjar bisa, menjadi tuan rumah bisa, ada permintaan pertemuan antara ulama-ulama se-Indonesia dengan Mas Ganjar untuk memberikan masukan dan tentu ada tanggapan dari Mas Ganjar," kata Gus Yasin.

Gus Yasin adalah salah satu putra Mbah Maimoen yang menjadi politisi. Ilmu agama dan pesantren juga diturunkan dari Mbah Maimoen yang mendirikan Ponpes Al Anwar Rembang pada tahun 1965 silam.

Dia menyebutkan, banyak pembahasan yang dilakukan Ganjar dan dirinya dengan ulama yang hadir. Antara lain soal kemiskinan, pendidikan dan keagamaan.

Bahkan, para ulama juga mengusulkan sejumlah program ke Ganjar dan langsung ditanggapi oleh Ganjar.

"Alhamdulillah tadi ulama-ulama yang di dalam semua senang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Bahkan ke depan juga sudah diprogramkan apa yang diminta oleh para ulama langsung ditanggapi," ucap Gus Yasin.

Adapun sejumlah ulama yang hadir antara lain Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Habib Hasan Mulahela Purworejo, KH Ali Qoisor Watucongol, KH Chalwani Purworejo, KH Machin Chuldhori Tegalrejo, KH Chamzah Hasan Banjarnegara, Pimpinan Ponpes Al Muayyad Solo KH Karim, KH Chubab Ibrahim Sayung, KH Abdulloh Ubab MZ Rembang, KH Abdul Ghofur MZ Rembang, KH Abdur Rouf MZ Rembang, KH Ahmad Wafi MZ Rembang, KH Zuhrul Anam Rembang, KH Mohamad Idror MZ Rembang, KH Rosyid Ubab MZ Rembang, Agus Muhammad Majid Kamil Rembang, KH Said Abdur Rohim Rembang, KH Roghib Rembang, KH Fatkhhur Rohman Rembang, KH Rosikh Roghibu Rembang, KH Faishol Zaini Rembang, KH Zaki Faqih Rembang, KH Muslich Rembang, KH Ahmad Muad Thohir Pati, KH Habibul Huda Grobogan.

Kemudian, KH Khannan Zaini Ilyas Banyumas, KH Umam Chasbulloh Cilacap, Syekh Soleh Basalamah Brebes, KH Ahfas Hamid Baidlowi Rembang, KH Yasin Rohmat Pati, KH Mu'tasim Billah Sleman, KH Abdulloh Kafabihi Kediri, KH Anwar Manshur Kediri, KH Barizi Madura, KH Dimyathi Burhan Jember, KH Abdul Rohim Jember, KH Mustofa Aqil Cirebon, KH Ahmad Baehaqi Cianjur, KH Muhtar A'lam Garut, KH Abdulloh Fauzi Sukabumi, KH Muhammad Abdulloh Cirebon, KH Harir Muharir Kota Banjar, KH Munawir Kota Banjar dan KH Arif Ismail Chowas Ciamis. 

Dari luar Pulau Jawa, ada KH Ahmad Tajally  Lampung Tengah, KH Kholiq Amrullah Adnan Lampung Timur, KH RM Soleh Bajuri Lampung Selatan, KH Mahfudz Papua, KH Farhan Papua, KH Mansyur Al Kaff Papua, KH Ahmad Damanhuri Jayapura. 

Lalu ada KH Zaenul Abidin Tanah Laut, KH Ahmad Junaidi Palangkaraya, KH Imam Tenggarong, KH Abdus Syukur Tenggarong dan Habib Yahya Bin Muhsin Alidrus Banjarmasin.

Dalam pertemuan yang dipimpin KH Muhammad Idror Maimoen atau Gus Idror, putra bungsu Mbah Moen itu, Ganjar dan ulama se-Indonesia menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Prestasi yang telah dilakakukan oleh Jawa Tengah dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilajutkan dengan skala yang lebih luas, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas.

2. Mempermudah akses komunikasi dari warga langsung ke pemerintah, hendaknya dapat diteruskan dan diperluas hingga skala nasional.

3. Terkait dengan program pembangunan IKN yang ada di Kalimantan, diharapkan tidak hanya pembangunan infrastuktur saja, namun juga pembangunan keagamaan, agar IKN benar-benar siap dan tidak ada ketimpangan sosial ekonomi dan budaya di masa depan.

4. Mendorong pemerintah segera mengaplikasikan dan menjalankan Undang-Undang Pesantren dan juga peningkatan guru ngaji, imam masjid, atau mushola seperti yang telah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga program ini menjadi program nasional, termasuk di dalamnya megupayakan kesehatan di lingkungan pesantren.

5. Kebersamaan ulama dan umara harus terus dilakukan, pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak awal munculnya Jam’iyyah masyayikh yang bisa membarengi pemerintah demi keberlangsungan dan kedamaian bangsa.

6. Dan untuk daerah Papua, serta beberapa daerah-daerah baru berkembang dimohon program keagamaan yang telah berjalan atau berkembang jangan sampai dimundurkan kembali. Selain itu, hendaknya ada pemerataan lulusan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga alumni pesantren dapat mengamalkan ilmunya dan mampu menjangkau daerah pelosok seperti Papua.

7. Mengenai masalah radikalisme, hendaknya pemerintah lebih serius dalam mengatasinya, karena hal itu mencoreng wajah Islam, khususnya di daerah-daerah rawan konflik.

8. Pemerintah harus melibatkan tiga unsur sebelum mengeluarkan kebijakan, yakni unsur pemerintahan, keagamaan, dan adat istiadat setempat.

Editor : Trisna Eka Adhitya