Selain itu, DPMPTSP juga memperluas cakupan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Jombang. Jika pada tahap awal kuota layanan masih sangat terbatas, kini kapasitas tersebut telah ditambah dan beroperasi secara rutin setiap hari Selasa dalam sepekan. Kebijakan ini dihadirkan guna memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat Jombang maupun kebutuhan korporasi yang selama ini harus mengurus dokumen keimigrasian hingga ke wilayah Mojokerto.
Kendati berbagai kemudahan administratif telah disediakan melalui sistem terintegrasi, dinamika sesi diskusi dan tanya jawab justru membuka lembaran persoalan serius yang selama ini sering menjadi momok para investor.
Sejumlah peserta diskusi membeber masih maraknya praktik percaloan tanah dan perizinan ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan investor baru.
Keberadaan para makelar ini kerap menyesatkan alur birokrasi resmi, menciptakan distorsi informasi tata ruang, dan pada akhirnya menjerumuskan investor pada pelanggaran regulasi agraria serta perizinan lingkungan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bayu mengeluarkan imbauan terbuka kepada seluruh calon investor maupun pelaku usaha yang hendak mengembangkan usahanya di Jombang.
Ia meminta agar setiap tahapan perizinan, mulai dari konsultasi awal, rekomendasi teknis, hingga petunjuk strategis pemilihan lahan, ditempuh melalui jalur legal di bawah pengawasan langsung instansi berwenang, guna menghindari jerat hukum dan eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) saja, agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tanpa melalui calo bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab," tandas Bayu.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
