Ketidakmampuan daerah menambal lubang anggaran yang ditinggalkan pusat ini kini berubah menjadi ancaman stabilitas. Koordinator aksi secara tegas mengancam akan menghentikan seluruh program pemerintah daerah di tingkat desa, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Jika PBB benar-benar diboikot oleh desa, Pemkab Mojokerto akan masuk ke dalam spiral krisis yang lebih dalam karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ikut lumpuh," ujar Yoyok, salah satu peserta aksi.
Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan pemerintah tidak punya pilihan selain membagi beban penderitaan itu ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus pemkab adalah memastikan pembangunan tidak terhenti total meski dalam kondisi keuangan yang sekarat.
"Kami harus membagi beban koreksi anggaran ini ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan tetap berjalan. Kami mohon pengertiannya bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah," pungkas Teguh.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
