Ia menandaskan, pada prinsipnya BKK itu tidak wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ia juga mencontohkan pola beberapa daerah yang tetap bisa melakukan pembangunan tanpa BKK. Akan tetapi di Kabupaten Mojokerto BKK bukan ditiadakan, melainkan dilakukan penataan ulang agar benar-benar berkeadilan dan rata.
"Kita tata untuk keadilan. Kita ingin semua kondusif, dalam perputaran roda pemerintahan ini semua mau kondusif," tandasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
