Menurutnya, pada 2024, Bantuan Keuangan Khusus desa di Kabupaten Mojokerto memiliki postur yang tidak berkeadilan. Sebab, saat itu masih ada satu desa yang mendapatkan lima hingga enam titik proyek bersumber dari BKK.
Bahkan ada juga yang sudah mendapat BKK tapi masih mendapatkan hibah pokir DPRD hingga menumpuk proyek di desa itu. Dan mirisnya ada juga desa yang sama sekali tidak pernah dapat. "Melihat posturnya tidak berkeadilan 2024, satu desa lima titik BK, enam titik, tumpuk-pumpuk pokir, postur yang tidak berkradilan ini saya buat berkeadilan," urainya.
Gus Barra menyebut, saat ini pihaknya telah membiat aturan untuk BKK yang berkeadilan. Garis besarnya desa itu pajaknya lunas hingga tidak bermasalah dengan hukum dalam proses realisasi kegiatan dan tidak bolrh mendapatkan secara berturut-turut. "Upaya berkeadilan ini sudah saya buatkan aturan, pajak lunas, tidak bermasalah dengan hukum, tiga berulang-ulang dan seterusnya," ujarnya.
Setelah melakukan penataan ulang, sedikitnya sekitar 172 desa mendapat BKK. Ia menyebut, desa yang mendapat ini berdasarkan kajian atau memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk pembangunan desa.
"Pembangunan desa tetap menjadi prioritas kita, setelah kita menata ulang BK desa, itu yang dapat sekitar 172 desa itu murni diluar pokir, dan satu desa mendapat satu BK, sesuai yang dibutuhkan prioritasnya apa, itu setelah kita kaji ulang, jauh lebih banyak daripada pos anggaran 2024 yang mendapatkan BK desa," tegasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
