Putra kedua dari almarhum KH As’ad Umar tersebut menambahkan, kementerian yang mengurus ibadah seperti haji memiliki nilai religius yang tinggi. Karena itu, kasus korupsi di lembaga ini akan menjadi preseden buruk dan mencederai umat.
Presiden RI harus memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Kementerian Haji. Disebut dia, kewenangan penuh dan dukungan politik sangat diperlukan karena persoalan haji berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
“Presiden harus membackup penuh agar semua permasalahan haji yang selama ini banyak terjadi, seperti antrean panjang jutaan jemaah dan akses pelayanan di Arab Saudi, bisa segera terurai. Kalau ini dijalankan dengan benar, insyaAllah pelayanan haji Indonesia akan lebih fokus dan berkualitas,” kata Gus Ulib yang juga mubaligh muda ini.
DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk mengubah Badan Penyelenggara Haji kini menjadi kementerian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Komisi VIII DPR pada Jumat 22 Agustus 2025.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
