SURABAYA, iNews.id - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu digalakkan di lingkungan pesantren. Momentum MoU bersama stakeholder menjadi salah satu upaya untuk mempercepat hal itu.
Seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur (Jatim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada kegiatan Silahturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) yang dilaksanakan di Surabaya, Rabu (23/03/2022).
“Jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya agar seluruh penduduk Jawa Timur terjamin dalam Program JKN-KIS, maka dari itu BPJS Kesehatan menggandeng OPOP untuk mewujudkan hal ini,” terang Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa.
Saat ini, kata Puja, salah satu segmen kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih rendah ada di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Kerja sama dengan OPOP atau dengan melibatkan pondok pesantren ini diharapkan bisa memperluas jumlah kepesertaan Program JKN-KIS, hingga di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 1000 pondok pesantren.
Kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan cakupan peserta Program JKN-KIS di wilayah Jatim pada tahun 2024 mendatang dapat mencapai 98 persen.
Setiap pondok pesantren nantinya diharapkan memiliki fasilitas kesehatan (Faskes) minimal atau tingkat 1 sendiri. Sehingga distribusi kebutuhan faskes di Jatim dapat merata.
“Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta. Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” tegas Puja.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Menurutnya peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.
"Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren. Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri," ujarnya dalam pidato pembukaan.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi yang juga sekaligus Ketua OPOP Jatim menjelaskan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerjasama primer antara Badan Penyelenggara dengan Pondok Pesantren dalam bentuk jaminan kesehatan.
“Program OPOP Jatim sendiri merupkan program prioritas Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pemberdayaan pesantren (pesantrenpreneur) dan pemberdayaan alumni pesantren (sosiopreneur),” tutur Wahid.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
