Hardjuno mendesak adanya reformasi hukum yang lebih luas, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang merugikan negara.
Dia menekankan bahwa sistem hukum Indonesia perlu beradaptasi dan memperkuat perangkatnya untuk memastikan kasus-kasus besar seperti BLBI bisa ditangani dengan proporsional dan adil.
"Kasus Marimutu ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar dalam sistem hukum kita," ujar Hardjuno.
Dia juga menyoroti ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan tindakan yang setimpal terhadap para obligor besar, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam konteks ini, Hardjuno mendesak negara untuk mengkaji ulang pendekatan perdata dalam kasus-kasus besar seperti BLBI, dan mulai mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang lebih keras.
Termasuk menjatuhkan sanksi pidana bagi obligor yang terbukti berusaha menghindari tanggung jawab mereka.
"Dalam kasus BLBI, di mana kerugian negara begitu besar, hukum progresif harus diterapkan. Ini bukan hanya soal menagih utang, tetapi juga soal menjaga keadilan dan integritas sistem hukum kita," tutup Hardjuno.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
