"Pak Warsubi juga akan maju Pilkada Jombang. Setahu saya beliau tidak seperti itu. Orangnya santun dan menghargai setiap orang. Termasuk saya yang menemuinya untuk maju, juga didukung. Karena ini bagian dari demokrasi," katanya.
Lebih lanjut Fattah mengatakan, rencanya pada 27 Agustus nanti dirinya bersama orang-orang yang mendukungnya akan mendatangi KPU Jombang. Tujuannya mendaftarkan diri sebagai calon bupati Jombang melalui perseorangan atau independen. Padahal, pendaftaran jalur perseorangan sudah ditutup KPU setempat pada 12 Mei 2024 lalu.
"Saya tidak lewat partai, tapi independen. Apakah nanti diterima atau tidak, nanti di KPU. Ini semua bukan kehendak pribadi, tapi dorongan dari temen-temen PKL dan masyarakat lainnya. Bahkan banyak banner saya terpasang itu bukan saya yang memasang, saya juga tidak pernah tahu," ucapnya.
Dikatakan Fattah, selama ini dirinya tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati Jombang melalui penjaringan partai politik manapun. Alasannya, ongkos rekomendasi parpol mahal.
"Saya sudah banyak mendengar dan mengetahui biaya rekomendasi maju pilkada lewat parpol itu mahal sekali, ada yang dipatok Rp500 juta sampai Rp1 miliar per kursi. Kalau parpol memiliki 10 kursi, maka sudah harus keluar Rp10 miliar. Itu hanya untuk rekomendasi. Belum lain-lainnya," ucapnya.
Uang miliaran yang dikeluarkan tersebut lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Fatah juga berpandangan sampai kapanpun praktik politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pilkada.
"Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal. Padahal pilkada hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepala daerah yang dihasilkan," tutupnya.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait