Mahasiswa Hukum Untag Surabaya Soroti Jabatan DPR, Risetnya Masih Original

Arif Ardliyanto
Mahasiswa Hukum Untag Surabaya Soroti Jabatan DPR. Foto iNewsSurabaya/ist

SURABAYA, iNewsMojokerto.id - Langkah berani diambil Baharuddin Riqiey, mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Dengan penelitian skripsinya yang berjudul ‘Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Konstitusionalisme’,.

Bahar mengangkat isu yang jarang tersentuh dalam tataran akademis. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 23 Februari, Baharuddin menjelaskan bahwa penelitiannya memiliki pendekatan yang unik, yaitu melalui konsep konstitusionalisme. 

Dengan tujuan memberikan perspektif baru terkait pembatasan kekuasaan, ia berharap penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia hukum.

“Saya ingin memberikan pandangan baru mengenai pembatasan kekuasaan, terutama dalam konteks masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” ungkap Baharuddin.

Lebih lanjut, Baharuddin menjelaskan bahwa tujuan utama penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi kesesuaian antara aturan pembatasan masa jabatan anggota DPR dalam UUD Tahun 1945 dengan prinsip konstitusionalisme. 

Dengan demikian, penelitiannya tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga menggali urgensi pentingnya aturan yang mengatur masa jabatan anggota DPR dalam perspektif konstitusionalisme.

Melalui penelitian yang penuh dedikasi ini, Baharuddin Riqiey telah membuka pintu untuk diskusi yang lebih luas mengenai kekosongan norma dalam pemerintahan, khususnya terkait masa jabatan anggota DPR. Langkahnya yang berani dan inovatif ini pantas mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Tidak hanya itu, Bahar juga memaparkan tanggapannya terkait dampak negatif yang terjadi jika anggota DPR tidak memiliki pembatasan masa jabatan. “Menurut saya, para legislator yang tidak terbatas dalam masa jabatannya mungkin cenderung menjadi lebih korup atau kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konstituen mereka. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu ketiadaan batasan masa jabatan dapat menghalangi kemunculan pemimpin muda dan ide-ide segar dalam politik,” ungkap mahasiswa yang akan diwisuda tanggal 2 Maret mendatang.

Editor : Arif Ardliyanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network