"Nah, hal semacam itu jangan ada lagi di Jawa Timur. Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang telah dilakukan gubernur, sebab user Sekdaprov adalah gubernur,” ujar politikus asal Bangkalan.
Ia siap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemprov Jatim. Kebijakan CETTAR (cepat efisien tanggap transparan dan responsif) harus menjadi nafas utama seluruh pejabat di eksekutif utamanya Sekdaprov.
“Jangan lagi ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksukutif dan legislatif. Sebab pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif,” tegas vokalis Komisi E DPRD ini.
Dengan dilantiknya Sekdaprov definitif nanti, lanjut Mathur, maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan Kepala OPD, legislatif, dan seluruh jajaran samping (Forkopimda).
“Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa mewujudkan Jatim Bangkit dan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19,” harapnya.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
