Presiden Sampaikan Enam Pesan Untuk KPU RI, Nomor 5 Soal Efisiensi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Senin (30/5/2022). KPU menghadap presiden untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, laporan yang disampaikan terkait anggaran Pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu. 

Baca Juga

Serangan di Gaza Sasar Warga Sipil, Jokowi Marah

"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari selepas pertemuan, Senin (30/5/2022). 

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan enam hal dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pertama, Presiden ingin agar penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," kata Hasyim. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Bersiap Lantik Mentan Baru Gantikan Syahrul Yasin Limpo

Kedua, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.  

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," ucapnya. 

Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga segenap penyelenggara pemilu untuk memberikan edukasi kepada pemilih, peningkatan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu

Baca Juga

Jokowi Sebut Koalisi Saat Ini Masih Akan Beratraksi Politik

Keempat, Presiden ingin KPU menjalankan tugasnya secara berhati-hati agar terus menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. 

"Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional," ujarnya. 

Kelima, Presiden dan KPU berpandangan sama terkait pelaksanaan masa kampanye agar dipersingkat sehingga lebih efisien. Untuk itu, kampanya hanya akan dilakukan selama 90 hari. 

Baca Juga

Belum Pilpres, Jokowi Sudah Kasih Kode Bagaimana Harus Bersikap Hadapi Kekalahan

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ucapnya. 

Terakhir, Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu merupakan produk dalam negeri. 

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," tuturnya. 

Editor : Trisna Eka Adhitya