Perkonas Desak Pemkab Jombang Inventarisasi Potensi Kontraktor Lokal, Ini Alasannya
JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Pengusaha Kontraktor Nasional (Perkonas) Jombang menekankan pentingnya langkah awal berupa inventarisasi perusahaan konstruksi atau pemetaan potensi kontraktor di Jombang oleh pemerintah daerah. Inventarisasi ini sangat krusial untuk memetakan spesialisasi dan kualifikasi masing-masing penyedia jasa.
Selain itu, mekanisme sistem pekerjaan non-tender atau Penunjukan Langsung (PL) juga harus mengedepankan aspek transparansi dan berbasis rekam jejak kompetensi, bukan didasarkan pada faktor kedekatan personal (nepotisme).
"Pemerintah perlu melakukan audit atau inventarisasi potensi agar kita tahu siapa yang ahli di bidang apa. Dengan begitu, dalam sistem PL, yang dikedepankan adalah profesionalitas. Ini penting untuk menghindari kecurigaan antarpihak dan memastikan iklim pembangunan di Jombang tetap kondusif," kata Ketua DPC Perkonas Jombang Muhammad Masrur, Rabu (13/5/2026).
Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Regulasi itu diproyeksikan menjadi payung hukum fundamental untuk mengatur tata kelola, standarisasi, serta pemberdayaan aktor industri konstruksi di Kota Santri.
Masrur menyebut, Perkonas mengapresiasi inisiasi Raperda tersebut agar mampu menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Namun, Masrur memberikan catatan bahwa produk hukum ini tidak boleh sekadar menjadi aturan administratif, melainkan harus memiliki ruh pemberdayaan bagi pengusaha daerah.
"Lahirnya Perda ini nantinya diharapkan dapat memastikan kontraktor di Jombang memiliki daya saing yang kuat. Kami tidak ingin pengusaha lokal hanya menjadi penonton di tengah masifnya proses pembangunan di daerahnya sendiri," tegas kontaktor senior yang karib disapa Gus Masrur tersebut.
Masrur mengatakan bahwa kompetensi para pelaku jasa konstruksi di Jombang saat ini sudah sangat mumpuni menangani berbagai proyek infrastruktur daerah. Oleh karena itu, kata dia, pelibatan aktif mereka dinilai sebagai kewajaran sekaligus strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal secara lebih efektif.
Keberadaan Perda Jasa Konstruksi diharapkan tidak hanya menguntungkan dari sisi pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Dengan adanya regulasi yang baku mengenai pengawasan dan standarisasi kerja, diharapkan setiap proyek pembangunan di Jombang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
"Semua usulan ini adalah demi kebaikan bersama. Jika pengusaha lokal berdaya dan sistemnya transparan, maka kualitas pembangunan akan meningkat, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Jombang," pungkas pria lulusan teknik sipil tersebut.
Editor : Zainul Arifin