Pengadaan Seragam Wakil Rakyat Mencapai Rp500 Juta Diprotes Warga Jombang, Desak Dihentikan

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Pengadaan seragam bagi anggota DPRD Jombang mencapai Rp500 juta diprotes warga. Mereka menilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat digaungkan di berbagai daerah di Indonesia.

Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) memprotes kebijakan itu dengan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (7/4/2026).

Dalam aksinya, massa melakukan orasi di depan gerbang kantor pemerintah daerah sembari membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan penghentian anggaran pengadaan seragam para wakil rakyat.

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim menegaskan anggaran seragam tersebut terlalu besar dan tidak berpihak pada kondisi masyarakat saat ini. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas lain yang diterima anggota dewan juga dinilai membebani keuangan daerah.

“Persoalan seragam itu sangat besar tiap tahun. Belum fasilitas-fasilitas lain yang juga besar. Sementara masyarakat terus dipajaki. Kami minta kepada bupati agar ini tidak disetujui dan dihentikan,” kata Fattah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu mengambil sikap tegas terhadap DPRD. Menurut Fattah, alasan konstituen yang kerap digunakan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi.

“Sekarang masyarakat menjerit, harga kebutuhan meningkat. Dampaknya luar biasa. Harusnya anggaran seperti ini dihentikan,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa anggaran seragam anggota DPRD telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun 2026.

“Itu sudah teranggarkan dalam DPA SKPD masing-masing. Untuk menyikapi hal tersebut, nanti kita serahkan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini anggota dewan,” katanya.

Meski demikian, massa mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan mereka, yakni membatalkan anggaran seragam DPRD tersebut.

Editor: Zainul Arifin