JIAD Jatim: Idealnya Polisi Tidak di Bawah Presiden Maupun Kemendagri, Tapi Pada Sumpah Jabatannya

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur menyatakan bahwa wacana Polri di bawah Kemendagri sesungguhnya mengkritik atas dua hal; yaitu kuatnya kepentingan politik kekuasaan menggunakan Polri, terutama saat Pilpres selama 3 periode ke belakang, serta kinerja Polri yang terus menerus jeblok dalam beberapa tahun belakangan.

Koordinator JIAD Jatim, Aan Anshori mengatakan dalam Pilpres, khususnya menjelang periode kedua Presiden Jokowi, netralitas lembaga tersebut dipertanyakan banyak pihak, dituding dimanfaatkan rezim yang berkuasa saat itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Hal lain, yakni terkait kinerja. Polri terus menerus berada dalam kursi panas, dikritik habis-habisan oleh netizen. Kasus Sambo dan Irjen Teddy adalah salah satu contoh yang mencuat. Belakangan, Polri juga disorot seputar es gabus maupun suami korban jambret yang malah ditetapkan sebagai tersangka.

"Bagi saya, apakah Polri tetap berada dibawah kendali langsung presiden atau "dikandangkan" di Kemendagri bukanlah isu sentral. Di bawah kendali siapapun, selama anggota Polri tidak setia 100 persen pada sumpah jabatannya, kepolisian akan keropos dari dalam dan, akhirnya, ambruk," kata Aan dalam keterangannya diterima iNews Jombang, Jumat (30/1/2026).

Aan juga mengutip sumpah jabatan Polri. " ..... bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan senantiasa menjalankan tugas dan wewenang saya dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, untuk kepentingan bangsa dan negara, serta dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, suku, dan ras; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta penuh rasa pengabdian.”

Editor : Zainul Arifin