Terobosan Inovatif Imigrasi Malang, Lentera Keimigrasian dan Community Watch untuk Awasi WNA

MALANG, iNewsMojokerto.id - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merilis dua inovasi terbaru dalam penegakan dan pengawasan keimigrasian: "Lentera Keimigrasian" dan "Community Watch". Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia.

Lentera Keimigrasian, singkatan dari Layanan Edukasi Literasi Peraturan Keimigrasian adalah program edukatif yang memberikan informasi lengkap tentang peraturan dan kebijakan keimigrasian kepada WNA dan penjaminnya. Nama "Lentera" yang berarti pelita atau penerang menggambarkan fungsi layanan ini sebagai pemandu bagi mereka yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai aturan imigrasi.

Baca Juga

Berkas Arsip Fisik Dihancurkan di Kantor Imigrasi Malang

Inisiatif ini bertujuan menciptakan pengawasan keimigrasian yang lebih berwibawa dan informatif. Peluncuran ruang Lentera Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merupakan hasil kolaborasi dengan BUMN PT Berdikari Meubel Nusantara, sebuah perusahaan furniture dan desain interior berorientasi ekspor ke Eropa. Sinergi ini menunjukkan pentingnya kemitraan dalam meningkatkan nilai tambah organisasi.

"Peluncuran Lentera Keimigrasian adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada WNA dan penjamin mereka tentang peraturan keimigrasian. Dengan informasi yang tepat, diharapkan mereka dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik dan membantu kami dalam pengawasan," ujar Galih Priya Kartika Perdhana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Sementara itu, Community Watch adalah program pengawasan dan penindakan keimigrasian berbasis laporan masyarakat melalui media sosial. Program ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keimigrasian di sekitar mereka.

Baca Juga

Cegah TPPO, Imigrasi Malang Bentuk Desa Binaan

"Community Watch memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan keimigrasian. Ini adalah langkah inovatif yang menggabungkan teknologi dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti," tambah Herdaus, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Editor : Arif Ardliyanto