Dia menjelaskan, perbaikan tata kelola merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan KPK selalu ditindaklanjuti secara serius melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
"Kami memandang pendampingan dan evaluasi dari KPK sebagai bagian dari proses untuk terus berbenah. Setiap catatan menjadi bahan perbaikan agar sistem pemerintahan semakin kuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal," tuturnya.
Ita menegaskan, keberhasilan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Mojokerto dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan.
"Prestasi ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami akan terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan memastikan setiap kebijakan maupun program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Ke depan, Pemkot Mojokerto akan terus menjaga konsistensi dalam mengimplementasikan seluruh rekomendasi perbaikan tata kelola, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
