"Kami memandang Polri tetap berada di bawah Presiden adalah posisi yang ideal agar tetap independen dan mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan terbaik serta hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara Koordinator FRMJ, Joko Fattah Rochim menegaskan bahwa apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian maka berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi.
“Kami mendukung apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Jika Polri berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami sepakat Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Fattah di sela aksinya.
Ia juga mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan yang beragam apabila Polri berada di bawah kendali kementerian tertentu, sehingga dapat menghambat penanganan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kalau nanti dikendalikan kementerian, bisa muncul banyak kepentingan. Bukan hanya soal korupsi, tetapi juga kepentingan masyarakat. Misalnya dalam penanganan kriminal atau pembunuhan, jangan sampai justru terhambat. Yang dirugikan nanti adalah masyarakat,” ucapnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
