MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkap dugaan celah dalam rantai distribusi pangan pasca-insiden keracunan massal ratusan siswa di Mojokerto.
Meski infrastruktur fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggap memadai, kerentanan pada manajemen penyimpanan dan belum terpenuhinya legalitas sanitasi menjadi catatan yang harus dievaluasi.
Tenaga Teknis sekaligus Peneliti Ditjen P2P Kemenkes RI, Izzi Ashari, mengatakan SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Status perizinan tersebut hingga kini disebutnya masih dalam tahap proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
Dalam pemantauan di lokasi pada Selasa (13/1/2026), Izzi mengatakan, faktor utama yang memicu risiko kontaminasi sering kali berpangkal pada pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu konsumsi dan suhu penyimpanan.
"Pangan yang aman seharusnya dikonsumsi dalam kurun waktu kurang dari empat jam setelah diolah. Kelalaian kerap terjadi pada penyimpanan yang tidak memenuhi standar suhu, terutama untuk bahan berprotein tinggi yang cepat rusak," katanya.
Kemenkes RI membeberkan bahwa titik lemah tidak hanya berada di dapur pengolahan, melainkan menyebar sepanjang jalur distribusi hingga ke tangan penerima manfaat.
"Kami sedang memetakan di mana letak kebocoran standar ini, apakah saat penerimaan bahan baku, proses pemasakan, atau pada fase distribusi di sekolah," katanya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
