"Bukan hanya pada regulasi, tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi Arab Saudi, terutama dalam konteks proyek ambisius mereka jelang Vision 2030, yang membutuhkan banyak pendanaan. Arab Saudi semakin materialistis. Semua aspek dilihat dari sisi bisnis,” katanya.
Meski Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki layanan haji, namun kewenangan Indonesia tetap terbatas, hanya sampai jemaah berada di dalam negeri. Gus Ulib menegaskan ketergantungan total Indonesia terhadap regulasi Arab Saudi, membuat pemerintah Indonesia seolah tidak punya posisi tawar yang kuat.
“Kita tidak bisa menjadi penyelenggara haji yang independen. Semua kebijakan harus selinier dengan ketentuan Arab Saudi,” ujar putra kedua dari 8 bersaudara pasangan almarhum kiai As’ad Umar dengan Hj Azzah.
Gus Ulib menegaskan Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan berani bersikap tegas terhadap kebijakan yang merugikan jemaah. Semua pihak diharapkan untuk memikirkan langkah konkret agar Indonesia bisa dihormati dalam kerja sama haji.
“Kita harus berani sekali-kali mengatakan tidak. Diplomasi kita masih terlihat miring dan tidak berimbang. Yang dibutuhkan adalah ketegasan dari presiden kita. Kalau hanya menteri, tidak ada pengaruhnya di mata Arab Saudi,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
