Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana jalan keluarnya. “Permasalahan ini harus diselesaikan supaya SDN Blooto 1 dan 2 dari sisi pembangunan tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lainnya,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Amin Wachid mengatakan, dulu, umumnya di Jawa, tanah yang digunakan untuk membangun sekolah SDN dan SMPN kebanyakan tanah cawisan. Yakni, urunan dari beberapa warga setempat.
“Itu yang menjadi kendala. Karena sesuai aturan, kalau belum sertifikat, belum dapat dibangun,” jelasnnya.
Sampai sekarang masih ada beberapa yang belum tersertifikasi atas nama pemerintah. “Namun untuk SDN Blooto sudah hampir selesai. Dan yakin tahun ini sudah sertifikat atas nama pemerintah kota Mojokerto. Sudah ada di BPN, tinggal dicetak,” katanya.
Atas masukan dari dewan, hasil dari reses, tahun 2022 ini SDN Blooto 2 mendapatkan anggaran DAK dari pemerintah pusat sekira Rp 400 juta untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan. Anggaran tersebut sedianya untuk rehabilitasi ruang kepala dekolah SDN Blooto dan rehabilitasi ruang guru SDN Blooto 2.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
