Deputi KemenPAN-RB Dorong Interoperabilitas Data MPP Gajah Mada Kota Mojokerto

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Otok Kuswandaru, menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto sebagai salah satu MPP dengan fasilitas yang sangat baik.

Menurutnya, dari sisi sarana dan prasarana, MPP Gajah Mada telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi.

“Saya kira ini salah satu MPP yang menurut saya sangat baik. Dari sisi fasilitas sudah sangat luar biasa, gedungnya sudah sangat luas sekali,” tutur Otok saat melakukan peninjauan pelayanan MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Otok menilai pengembangan pelayanan publik ke depan perlu diarahkan pada peningkatan integrasi sistem layanan berbasis data. “Apa yang perlu ditingkatkan? Saya kira hampir semua MPP bagaimana melanjutkan ke level berikutnya, yaitu interoperabilitas data,” ujarnya.

Terkait interoperabilitas data, Otok menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah mengakses satu layanan seharusnya tidak perlu kembali melengkapi persyaratan yang sama ketika mengurus layanan lain. Dengan sistem yang saling terhubung, data yang sudah dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mempermudah pelayanan.

“Jadi masyarakat ketika sudah masuk ke akses layanan tertentu, kalau syaratnya sama untuk layanan lain mestinya tidak perlu diminta lagi. Harus ada data yang saling terhubung,” katanya.

Selain itu, Otok juga memberikan apresiasi terhadap transparansi yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan di MPP Gajah Mada. Menurutnya, sikap terbuka tersebut menjadi indikator penting dalam pelayanan publik yang profesional dan hal ini ia lihat langsung saat berdialog dengan petugas.

“Saya menguji tadi, misalnya dengan bertanya kepada pengguna aplikasi. ‘aplikasinya masalahnya apa?’, kemudian disampaikan secara terbuka. Kepada kami saja terbuka, apalagi kepada masyarakat. Jadi transparansi menjadi bagian yang pasti dan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Otok juga menyarankan agar kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan atau journey experience. Menurutnya, cara terbaik mengetahui kualitas layanan adalah dengan bertanya langsung kepada masyarakat tentang pengalaman yang mereka rasakan sejak pertama datang hingga layanan selesai diterima.

Ia mencontohkan, pengalaman tersebut dimulai dari saat masyarakat tiba di lokasi pelayanan, seperti kondisi tempat parkir, kemudahan mengakses gedung, proses pelayanan yang diterima, ketersediaan fasilitas pendukung, hingga hasil layanan yang diberikan.

“Kalau ingin tahu kualitas pelayanan itu sebenarnya sederhana, tanyakan langsung kepada masyarakat tentang pengalaman mereka. Mulai dari pertama datang, bagaimana di parkirannya, proses pelayanannya, fasilitasnya, sampai hasil layanan yang mereka terima,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Karena kita tahu Kota Mojokerto ini kotanya kecil, wilayahnya sangat kecil, sehingga sebenarnya sangat mudah untuk bisa dijadikan sebuah percontohan tentang birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap segala perubahan yang ada,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut juga menyatakan kesiapan jajaran Pemkot Mojokerto untuk terus meningkatkan standar pelayanan, termasuk apabila diberikan target capaian yang lebih tinggi.

Editor : Zainul Arifin