Terjaring OTT, KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi

JAKARTA, iNewsMojokerto.id - Wali Kota Madiun, Maidi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukannya selama menjadi kepala daerah.

Selain Maidi, Wali Kota Madiun, KPK juga menetapkan Rochim Ruhdiyanto dari pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi sertaThariq Megah Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka.

Baca Juga

KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji, Begini Kasusnya

Seluruh tersangka langsung ditahan oleh penyidik KPK di selama 20 hari ke depan terhitung 20 Januari-8 Februari 2026.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakdn perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Selain pemerasan, KPK juga turut mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.

Baca Juga

Didatangi KPK, Pemkot Mojokerto Pastikan Menuntaskan 10 Rekomendasi Pencegahan Korupsi

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka," kata Asep, Selasa (20/1/2026) dikutip dari iNews.id.

Sementara dalam kesempatan yang sama Asep menjelaskan jumlah uang yang diterima Maidi dalam kasus pemerasan berjumlah Rp600 juta. Selanjutnya, penerimaan gratifikasi selama dirinya menjabat kepala daerah bertotal Rp1,1 miliar.

"Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Di mana, uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening," ungkap Asep.

Baca Juga

Sabet Penghargaan MCP 2024 Terbaik, Ning Ita:Pemerintahan Yang Bersih Budaya di Kota Mojokerto

"Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," tutur dia.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr MD dan Sdr RR disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Sdr MD bersama-sama dengan Sdr TM disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Editor : Zainul Arifin