Petani di Jombang Keluhkan Namanya Hilang Dari Daftar Penerima Pupuk Subsidi

JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Sejumlah petani di Dusun Kandangan, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, mengeluhkan nama mereka hilang dari daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akibatnya mereka tidak lagi menerima jatah pupuk subsidi.

Salah seorang petani berinisial SA (31) mengaku terkejut saat hendak menebus pupuk di kios resmi. Petugas kios menyatakan namanya tidak tercantum dalam daftar penerima untuk periode ini.

Baca Juga

Maling Motor 5 TKP di Sawah Nganjuk Ditangkap, Hasil Curian Dijual Melalui Medsos

"Pihak kios mengatakan nama saya tidak terdaftar di RDKK. Padahal sebelumnya tidak ada masalah," ujar SA, Sabtu (10/1/2026).

Keluhan senada disampaikan oleh HM (53), petani lainnya. Ia menyayangkan minimnya sosialisasi dan transparansi dari pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) maupun pengurus Kelompok Tani (Poktan) terkait proses pemutakhiran data.

Meski pihak Poktan mengeklaim telah menyetorkan data, namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda.

Baca Juga

Petani Sakit Diberikan Kemudahan Menebus Pupuk Bersubsidi, Begini Caranya

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muchammad Rony, mengatakan penyusunan RDKK merupakan tanggung jawab berjenjang yang melibatkan Kelompok Tani dengan pendampingan dari PPL.

Rony mensinyalir hilangnya sejumlah nama petani dalam sistem disebabkan oleh anomali data yang membuat sistem E-RDKK menolak input tersebut secara otomatis.

"Banyak data petani yang tertolak oleh aplikasi E-RDKK karena statusnya tidak valid," jelas Rony, Sabtu (10/1/2026).

Baca Juga

Panen raya harga Jagung di Mojokerto anjlok, bulog belum serap jagung petani

Dinas Pertanian menegaskan bahwa petani yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya kembali. Namun, langkah aktif dari pihak petani dan pengurus kelompok tani sangat diperlukan.

Petani yang datanya tertolak segera menghubungi Ketua Poktan dan PPL setempat. Melakukan validasi ulang terhadap dokumen kependudukan atau lahan yang dianggap tidak sinkron oleh sistem.

"Dinas Pertanian membuka kembali kanal perbaikan data pada tanggal 12 hingga 20 Januari 2026," pungkas Rony.

Editor : Zainul Arifin