SURABAYA, iNewsMojokerto.id - Komisi C DPRD Kota Surabaya mempertanyakan perihal bukti sah bahwa PT Granting Jaya diamanahi untuk mengerjakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfrond Land (SWL). Minimnya koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kota dinilai menambah keraguan legislator.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono mengatakan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, pihak PT Granting Jaya belum dapat menunjukkan dirinya sebagai investor sah PSN SWL.
"Komisi C belum pernah ditunjukkan dia (PT Granting Jaya) sebagai investor sah, siapapun, kalau ada buktinya mana," jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, dibanding dengan membangun pulau baru di Kota Surabaya, PSN harusnya menyasar pulau-pulau tidak berpenghuni yang kemudian dibangun guna membuat perputaran ekonomi baru.
Dengan adanya SWL ini, ia menduga, proyek ini merupakan ambisi salah satu pihak yang ingin melebarkan kepentingannya di Surabaya. Sebab, secara urgensi, Kota Pahlawan belum membutuhkan adanya destinasi wisata semacam SWL.
"Itu lo pulau kosong banyak, ya itu jelas oke saja, pasti sana pulaunya sudah ada, tinggal dibangun lebih bagus kan lebih hemat efektif daripada nanti nguruk," tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tidak sembarang tunjuk untuk operator PSN yang dikerjakan swasta. Harusnya juga berkoordinasi dengan pemerintah kota setempat.
"Sebelum menetapkan PSN seharusnya pemerintah pusat itu koordinasi dahulu. Apakah nanti akan menimbulkan dampak yang negatif," pungkas politisi PDI P ini.
PT Granting Jaya selaku operator pengembangan proyek strategis ini pun mengakui, dampak lingkungan yang ditimbulkan akan cukup luar biasa. Bahkan, Komisaris Utama PT Granting Jaya Soetiadji Yudo mengatakan, proyek ini tak akan rampung dalam kurun waktu satu atau dua tahun.
"Pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, kami terbuka terhadap semua aspirasi dan akan menampung semua masukan dari masyarakat, terutama nelayan," ucap Soetiadji, saat melakukan sosialisasi bersama kelompok nelayan Surabaya, di Kenjeran Park, Rabu (24/7/2024).
Maka, ia pun menggandeng seluruh stakeholder untuk terlibat dalam aktivitas eksploitasi laut ini. Menurut Soetiadji, proyek yang ia gagas kali ini tak hanya memikirkan dari sisi bisnis, melainkan juga bermisikan sosial untuk menaikkan taraf ekonomi nelayan.
"Kami percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para nelayan," katanya.
Meski dialog bersama nelayan belum menemui jalan terang, kata Soetiadji, pihaknya optimis proyek ini akan tetap berjalan karena telah mendapat restu dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketidaksesuaian misi ini lambat laun akan menenui jalan tengah.
Ia berjanji, seluruh stakeholder akan dilibatkan, mulai dari nelayan sebagai terdampak, pemerhati lingkungan, akademisi, hingga pemerintah.
"Kami berkomitmen untuk terus berdialog dengan nelayan dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Tujuan kami adalah maju bersama, berkembang bersama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Surabaya dan masyarakatnya," tandas dia.
Editor : Trisna Eka Adhitya