Hidup Damai, Majapahit Punya 2 'Menteri Agama' Ternyata Ini Alasannya

MOJOKERTO, iNews.id - Sistem pemerintahan Majapahit memiliki struktur yang baik. Tak terkecuali dalam urusan keagamaan.

Sosok orang yang bertugas mengatur urusan keagamaan dalam sistem pemerintahan Majapahit menjadi salah satu perhatian utama. Jabatan untuk tugas tersebut pun diatur dalam sistem pemerintahan utama.

Baca Juga

Apa Itu Intisari Naluri Majapahit: Kesaktian

Tugas pejabat tinggi keagamaan di masa Majapahit ini setara dengan 'menteri agama' yang dikenal masyarakat Indonesia. Uniknya, Majapahit memiliki dua posisi untuk hal tersebut. 

Menteri agama zaman Majapahit

Tugas utama pejabat ini meliputi bidang keagamaan dan hukum. Dua orang pejabat ini memiliki 'wilayah tugas' sendiri.

Baca Juga

Kitab Arjunawijaya dan Arjunawiwaha Berbeda, Mana yang Peninggalan Majapahit?

Menurut lansiran Tim iNews dari artikel jurnal "Bangsawan Jawa dalam Struktur Birokrasi di Majapahit" yang ditulis A.A. Darban, A. A., jabatan setara menteri agama dikenal dengan nama Dhammadyadsa. Majapahit pun memiliki dua orang Dhammadyadsa.

Pertama, Dharmmadyadsa Ring Kasaiwan. Kedua, Dharmmadyadsa ring Kasogatan.

Dharmmadyadsa Ring Kasaiwan bertugas membina kehidupan dan hukum-hukum agama Hindhu-Siwa. Sementara Dharmmadyadsa ring Kasogatan membina dan menangani bidang hukum serta keagamaan Budha. 

Baca Juga

Peran Minak Jinggo bagi Majapahit, Pahlawan atau Musuh?

Menurut catatan Mpu Prapanca dalam Nagarakretagama, pejabat keagamaan Majapahit dibantu oleh masing-masing 7 Dharmma Upapatti. Orang yang terpilih ini memiliki kualitas dan layak diteladani.

Relasi antara kehidupan kenegaraan dan agama

Alasan pertama penunjukan dua Dharmmadyadsa adalah karena masyarakat terbagi dalam dua agama utama, Hindhu-Siwa dan Budha. Tentunya masing-masing memiliki konsentrasi sendiri.

Baca Juga

Sabdo Palon Sang Penasihat Bijak, Sosok Tangan Kanan Raja Terakhir Majapahit

Para anggota kerajaan pun memeluk agama yang berbeda-beda. Namun, mereka hidup damai dalam persatuan.

Sebagaimana sempat disinggung Mpu Prapanca, raja Majapahit memiliki  keluhuran untuk memberi keadilan dan perhatian yang sama kepada masing-masing pemeluk agama. Baik dalam soal ibadah, maupun kegiatan sehari-hari.

Ditambah lagi, kehidupan kenegaraan di Majapahit erat kaitannya dengan ajaran agama. Hal tersebut yang menjadi dasar pengaturan hukum.

Baca Juga

Indonesia Sudah Kenal Demokrasi Sejak Majapahit, Inilah Bukti Musyawarah Raja dan Rakyat

Oleh karena itu, diperlukan orang yang memahami benar dasar hukum menurut satu agama. Permasalahan yang timbul dapat dicari solusinya berdasarkan aturan agama yang sesuai.

Di mana pemeluk Budha akan mendapat solusi sesuai agama Budha. Pemeluk Hindhu-Siwa pun mendapat solusi sesuai ajaran mereka.

Editor : Trisna Eka Adhitya