DPRD Jatim Optimis Sekdaprov Baru Mampu Wujudkan Visi-Misi Gubernur Khofifah

SURABAYA, iNews.id - Rencana pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir (TPA) pada 15 Juli 2022 disambut positif kalangan DPRD Jawa Timur. Bahkan mitra pemerintah provinsi Jawa Timur di legislatif itu berharap Sekdaprov definitif bisa bergerak cepat mewujudkan visi dan misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa terutama mengatasi stagnasi pembangunan dan keuangan Pemprov Jatim.

Sambutan positif ini wajar muncul dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat, sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) kemudian  dilanjutkan dengan Penjabat (Pj) Sekdaprov hingga saat ini. 

Padahal sesuai ketentuan Pj Sekdaprov Jatim yang dijabat Wahid Wahyudi berakhir pada 12 Juli 2022 karena masa jabatan Pj hanya 3 bulan atau bisa diperjanjang 3 bulan lagi. Wahid Wahyudi dilantik menjadi Pj Sekdaprov Jatim tertanggal 12 Januari 2022 lalu.   

Kewenangan Pj Sekdaprov Jatim yang bersifat sementara banyak dikeluhkan kalangan DPRD Jatim. Terlebih Pj Sekdaprov merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga membuat roda Pemprov Jatim cenderung tidak berjalan dengan baik. 

Bahkan hubungan eksekutif dan legislatif cenderung fluktuatif dan cenderung kurag kondusif terutama saat pembahasan APBD maupun Perubahan APBD Jatim dalam 2 tahun terakhir. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim mengatakan Hadi Dediansyah memandang, pelantikan Sekdaprov Jatim definitif  memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat Jatim. Sebab konsep dan kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal berjalan dengan baik. 

“Saya optimis dengan dilantiknya Sekdaprov Jatim definitif ini dapat mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah. Kami percaya Gubernur Jatim tidak akan salah pilih Sekdaprov,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (14/7/2022).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim periode 2019-2022 ini mengaku cukup memahami situasi dan kondisi Pemprov Jatim yang sebelumnya kurang terkoordinasi dengan baik. Sehingga banyak program Gubernur Khofifah yang termaktub dalam Perda RPJMD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

“Program Gubernur Khofifah, kami akui cukup bagus, tapi kalau implementasinya tidak berjalan dengan baik, maka korbannya tentu masyarakat Jatim. Nah, kami tidak ingin hal seperti itu terjadi berkepanjangan,” terang politikus asal Surabaya.

Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini mengungkapkan, banyak dinamika yang mewarnai proses penetapan Sekdprov Jatim definitif. Mulai dari menetapkan Plh yang nyatanya bikin amburadul kemudian dilanjut dengan Pj Sekdaprov Jatim.

"Nah, hal semacam itu jangan ada lagi di Jawa Timur.  Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang telah dilakukan gubernur, sebab user Sekdaprov adalah gubernur,” ujar politikus asal Bangkalan.

Ia siap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemprov Jatim. Kebijakan CETTAR (cepat efisien tanggap transparan dan responsif) harus menjadi nafas utama seluruh pejabat di eksekutif utamanya Sekdaprov.  

“Jangan lagi ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksukutif dan legislatif. Sebab pemerintah daerah itu adalah eksekutif dan legislatif,” tegas vokalis  Komisi E DPRD ini.

Dengan dilantiknya Sekdaprov definitif nanti, lanjut Mathur, maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan Kepala OPD, legislatif, dan seluruh jajaran samping (Forkopimda). 

“Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa mewujudkan Jatim Bangkit dan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19,” harapnya. 

Sementara itu, M Khulaim Junaidi, Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim mengaku sangat senang dengan kabar kepastian pelantikan Sekdaprov definitif ini. Setelah satu tahun lebih Pemprov Jatim tidak terisi sekda definitif, tentu keputusan ini bisa menjadi solusi atas terkendalanya kerja cepat Gubernur dalam rangka percepatan pembanguna Jatim. 

“Dengan adanya Sekdaprov Jatim definitif ini, pastinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Tapi perlu kerja extraordinary,” kata politikus asal Sidoarjo.

Dengan adanya Sekdaprov definitif ini, kata Khulaim, Gubernur Khofifah sudah menyelesaikan satu tugas pentingnya. DPRD Jatim juga melihat ada keseriusan dari Gubernur untuk bagaimana memperbaiki sistem birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim. 

Terlebih fungsi Sekda adalah meneger dan harus bisa mensinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program Pemprov. “Antar OPD harus sinergi. Karena banyak program yang harus melibatkan banyak OPD. Misalnya program pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Khulaim menyebut, Plh Sekda maupun Pj Sekda belum bisa maksimal dalam mensinergikan antar OPD untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Khofifah. Sebab banyak program OPD yang berjalan sendiri-sendiri. Hal semacam itu diharapkan jangan sampai terulang lagi di era sekdaprov yang baru nanti. 

Khusus jelang pembahasan Perubahan APBD Jatim 2022, Khulaim berharap ada langkah kongkrit untuk percepatan P-APBD agar penggunaan anggaran di akhir tahun lebih efektif, tidak terlambat atau menimbulkan SILPA yang melebihi ketentuan seperti tahun-tahun lalu. 

“Di P-APBD nanti, kami berharap pembahasan bisa lebih awal, supaya anggaran itu bisa segera keluar (terserap) agar masyarakat bisa segera merasakan program pemerintah. Tidak menunggu di akhir tahun agar roda perekonomian di Jatim berjalan dengan baik,” tegasnya. 

Anggota DPRD Jatim lainnya, Ubaidillah secara prinsip menyambut positif jika benar Sekdaprov Jatim definitif dilantik pada 15 Juli besok. Politikus PKB itu mengatakan, posisi Sekdaprov definitif sangatlah strategis termasuk dalam berbagai program pembangunan di Jatim. 

Apalagi, sebentar lagi akan ada pembahasan P-APBD Jatim 2022. Sebab, yang terpilih sudah pasti melalui berbagai hasil penilaian dan semacamnya. "Semoga menjadi Sekda terbaik dalam rangka membangun reformasi birokrasi agar Pemprov Jatim menjadi teladan bagi 38 kabupaten/kota," terangnya.

Ubaidillah juga berharap, Sekdaprov Jatim yang baru dapat bersinergi baik dengan kalangan legislatif sebagai bagian dari pemerintahan daerah. "Kami berharap Sekda definitif menjadi harapan baru terkait dengan berbagai upaya di Pemprov Jatim," pungkas politisi yang akrab dipanggil Gus Ubaid.

Editor : Trisna Eka Adhitya