Atasi Wabah PMK, Pemprov Didorong Terapkan BTT

SURABAYA I duta.co - Pemprov Jatim didorong mengambil kebijakan berani dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Karena masuk kategori bencana, maka bisa menggunakan biaya tidak terduga (BTT). Sebab, PMK menyebabkan banyak peternak kehilangan pemasukan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, di Surabaya, Senin (4/7/2022). Ia akan mendesak Pemprov Jatim lebih serius dalam menangani PMK.

Baca Juga

Larangan Penjualan Sapi ke Luar Daerah Jadi Ancaman Besar Peternak Sapi Pasca PMK

“Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak, agar ketemu solusinya,” tegas Gus Sadad.

Menurutnya, kasus wabah PMK kategorinya sama dengan pandemi covid-19. Sehingga perlu penanganan khusus.

“Sama kayak Corona kan pakai itu (BTT), PMK juga masuk kategori bencana. Dinas Peternakan sejauh ini tidak memiliki antisipasi ini. Karena sesuai SK Gubernur masuk bencana, ya harus berani menerapkan BTT. Ini berpacu waktu, daya tahan peternak juga mengatasi ini kan dari uang pribadi mereka, kalau hutang apa gak berbunga, kan kasian,” papar Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Editor : Trisna Eka Adhitya